Beginilah penjelasan Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, A.Yudi Wicaksono, S.STP, MPP tentang Reformasi Birokrasi dalam Jabatan Fungsional. Perubahan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan arahan bapak Presiden Joko Widodo tentang sistem kerja berbasis Artificial Intelligence.
Ada tiga hal penting yang menjadi dasar Reformasi Birokrasi yaitu (1) Birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, (2) Reformasi Birokrasi bukan tumpukan kertas, (3) Birokrasi harus lincah dan cepat. Hal ini disampaikan Yudi dalam acara Webinar Artificial Intelligence (AI) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Pusat pada hari rabu 17 Mei 2023, Pukul 13.00 Wita.
Semenjak dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, tentang Jabatan Fungsional tanggal 12 Januari 2023 di Jakarta. Salah satu point yang diharapkan dalam sistem kerja ASN adalah ekspektasi kinerja yaitu harapan atas hasil kinerja yang dicapai pegawai. Menurut Yudi, tantangan besar dalam era reformasi birokrasi saat ini adalah keluar dari area nyaman (confort zone).
Sebagai ASN yang sudah nyaman dengan pekerjaan saat ini, harus berani keluar dari rasa nyaman menuju area kenyamanan belajar (leaning zone). Jika kita tidak keluar dari Confort Zone, kita tidak akan nyaman untuk belajar (learning Zone) yang pada akhirnya kita tidak bisa berkembang dengan nyaman (Growth Zone). Inilah transformasi yang harus dilakukan secepatnya oleh setiap ASN agar bisa bersaing dalam perkembangan zaman.
Transformasi yang saat ini dilakukan adalah dari sebelumnya fokus pada input, namun dengan perubahan ini lebih pada output yang dihasilkan. Birokrasi kelas dunia lebih mengutamakan transformasi Space Division Multiple Access (SDMA), transformasi kinerja dan transformasi organisasi. Transformasi manajemen ASN meliputi sistem kerja ASN, pengelolaan kerja ASN dan Jabatan Fungsional ASN.
Penilaian angka kredit dengan sistem konversi di mulai sejak 1 Januari 2023. Proses penilaian konversi berbasis ekspektasi akan dinilai paling lambat 31 Januari 2024. Bagaimana dengan produk kerja ASN yang sudah dilaksanakan sebelum akhir 31 Desember 2022, apakah hangus? Jawabannya adalah tidak.
Output yang sudah dikerjakan ASN pada tahun sebelumnya masih akan tetap diberikan ruang untuk mengusulkan sampai tanggal 30 Juni 2023, sedangkan proses penetapan angka kredit dan konversinya cut off tanggal 31 Desember 2023.
Prinsip kinerja umum yang harus dicapai adalah komunikasi antara pimpinan dan pegawai. Kinerja pegawai harus selaras dengan kinerja organisasi. Kinerja para pegawai akan memunculkan kinerja organisasi yang baik. Kinerja bukan sekedar hasil kerja, tetapi harus mencerminkan ekspektasi perilaku. Misalkan guru yang kurang ramah terhadap siswa, diharapkan hasil kinerja ekspektasi harus sedikit lebih ramah dari waktu sebelumnya sehingga muncul ekspektasi perilaku yang baik.
Siklus kinerja dalam setahun akan terukur melalui empat raport penilaian. Triwulan 1 (Januari-Maret), Triwulan 2 (April-Juni), Triwulan 3 (Juli – September) dan Triwulan 4 (Oktober – Desember). Fungsi raport tiap triwulan sebagai pengingat untuk penilaian akhir, sehingga penilaian subyektifitas bisa dihindari dalam pemberian penilaian ekspektasi kerja di akhir tahun.
Hasil evaluasi kinerja pegawai akan dinilai pada akhir tahun dengan sistem penilaian sesuai angka dan sebutan seperti, kinerja lebih dari 20% (di atas ekspektasi), kinerja (60%-70%) sesuai ekspektasi dan di bawah 20% (di bawah ekspektasi) . Namun sebelum menetapkan nilai predikat kinerja pegawai pejabat pejabat penilai harus mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap hasil kinerja organisasi dengan baik, pungkas Yudi Wicaksono selaku Plt. Asisten Deputi Manajemen Talenta Dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.***
No Responses